Kehidupan Politik (Pemilu dan Pemerintahan), Ekonomi, dan Sosial Budaya Orde Baru

§   Pelaksanaan Pemilihan Umum Masa Orde Baru

                Pemerintah Orde Baru bercirikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu sarana perjuangan adalah Pemilihan Umum. Sejak tahun 1971 dasar yang dipakai dalam pemilu adalah Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya yaitu memilih anggota-anggota DPR, DPRD I, DPRD II, dan mengisi keanggotaan MPR. Waktu penyelenggaraan pemilu yaitu 5 tahun sekali. Tahun 1971 peserta pemilu ada Sembilan partai politik dan satu Golkar. Pemilu tahun 1977 dan seterusnya peserta pemilu tinggal dua partai dan satu Golkar. Tindakan ini diambil berdasarkan pengalaman pahit menggunakan sistem multipartai. Pada Orde Baru, pancasila diterima sebagai salah satunya asas (asas tunggal). Pelaksanaan pemilu pada Orde Baru upaya memurnikan demokrasi pancasila telah dilaksanakan pada tahun 1971, 1982, 1987, 1992 dan 1997.

§   Kehidupan politik, ekonomi dan social budaya pada masa Orde Baru

                Pemerintahan Orde Baru mencapai keadaan yang stabil. Pembangunan nasional yang menjadi sarana tercapainya tujuan nasional dapat berjalan lancar. Tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil makmur, materil dan spiritual berdasarkan pancasila.

§   Krisis politik, ekonomi dan social

                Keberadaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dianggap tidak mampu lagi memenuhi aspirasi politik sebagian masyarakat. Kehidupan masyarakat dan pemerintah juga dianggap masih dipenuhi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia oleh para penguasa. Masyarakat menuntut reformasi dalam segala bidang. Pertikaian dalam tubuh PDI berubah menjadi peristiwa tragis pada taanggal 27 Juli 1996 yang dikenal dengan nama kudatuli (Kerusuhan 27 Juli). Bulan Mei 1997 dilaksanakan pemilu, dalam pemilu tersebut  Golkar menang mutlak.

                Dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1998 jendral Purnawirawan Soeharto kembali terpilih menjadi Presiden dan B.J.Habibie sebagai wakil. Kabinet Pembangunan VII yang dibentuk setelah Sidang Umum MPR di bulan Maret 1998 masih berciri nepotisme, korupsi, dan kolusi. Larangan mengkritik dan mengontrol pemerintah menyebabkan terjadinya berbagai penculikan terhadap aktivis demokrasi. Sejak bulan Juli 1997 Indonesia terkena krisis moneter. Struktur ekonomi nasional Indonesia masih lemah. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Krisis moneter berdampak pada bangkrutnya banyak perusahaan yang berakibat pada tindakan pemutusan hubungan kerja sehingga menambah pengangguran. Harga barang mulai tidak terkendali dan biaya hidup pun makin tinggi

§   Berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya reformasi

                Kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto makin berkurang. Gelombang aksi mahasiswa untuk meminta penggantian kepemimpinan nasioal dan reformasi total tidak dapat dibendung.  Bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan tidak terelakkan sehingga banyak menelan korban jiwa. Diantaranya adalah empat mahasiswa dari Universitas Trisakti dan keempat mahasiswa itu diberi gelar pahlawan reformasi. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan Tragedi Trisakti. Pada tanggal 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR/MPR dan mahasiswa tersebut  terus mendesak agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Menanggapi tekanan yang demikian hebat, pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan selanjutnya digantikan oleh B.J. Habibie. Pelengseran Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun dari kursi kepresidenan menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru.